Featured
- Get link
- X
- Other Apps
Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Gelar FGD “Ekonomi dan Negara Hukum Pancasila”
Pada hari Selasa, 20 Desember 2022, Semester Gasal Tahun Akademik 2022/2023, mahasiswa Angkatan 42 Magister Ilmu Hukum Universitas Pancasila menggelar Focused Group Discussion (FGD) dengan tema “Visi dan Pembaharuan Sistem Ekonomi Berbasiskan Pancasila: Tinjauan Teori Hukum Pembangunan” di Kampus Magister Ilmu Hukum Universitas Pancasila, Jl. Borobudur No.7, Jakarta Pusat.
FGD tersebut terselenggara dengan dukungan dari Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Pancasila dan dibuka oleh Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Pancasila, Prof. Dr. Ade Saptomo, S.H., M.Si., dan dengan bimbingan dari Dosen Pengampu Mata Kuliah Ekonomi dan Negara Hukum Pancasila, Dr. Armansyah, S.H., M.H., C.Med.
Narasumber FGD tersebut yaitu H. Fahrul Razi, S.I.P., M.I.P. (Ketua Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia), dengan moderator Eli Brigita Purba, S.E., M.M., dengan penanggap materi dan pemantik diskusi, yaitu Harli Muin, S.H., Andrey Mario (Andrey Mario Wahyu, S.H.), dan Taufik Madja, S.H.
FGD tersebut bermuara pada pendalaman kajian terhadap: (a) Pasal 33 UUD 1945 hasil amandemen keempat, dan (b) wacana Pasal 33 tersebut kembali kepada UUD 1945, terhadap sistem ekonomi berbasiskan Pancasila.
FGD yang diselenggarakan mahasiswa adalah kali pertama di Magister Ilmu Hukum, dan hasil dari FGD adalah produk karya ilmiah mahasiswa yang akan disampaikan kepada lembaga pemerintahan dan stakeholder terkait.
Link berita terkait:
https://www.wartapembaruan.co.id/2022/12/fgd-magister-ilmu-hukum-universitas.html
https://www.aspirasijabar.net/2022/12/fgd-magister-ilmu-hukum-universitas.html
https://www.radaraceh.id/2022/12/fgd-magister-ilmu-hukum-universitas.html
- Get link
- X
- Other Apps
Popular Posts
Company's Stamp & Stamp Duty ("materai") in Indonesia
- Get link
- X
- Other Apps
7 October 2021: Indonesian legislature has passed, validated Carbon Tax, adjustment related to Corporate Income Tax (PPh Badan), Value Added Tax (VAT or PPN), and Tax Amnesty under the draft of Harmonized Laws on Taxation (RUU HPP / Harmonisasi Peraturan Perpajakan)
- Get link
- X
- Other Apps
How does Indonesian Company Law view over buy back, tag along - drag along right, and right of first refusal
- Get link
- X
- Other Apps
The newest Indonesia Stamp Duty Law (Undang - Undang Bea Meterai terbaru)
- Get link
- X
- Other Apps
2020 Indonesian Business Permits, (More) Electronically Integrated
- Get link
- X
- Other Apps
5 January 2022, Law on Fiscal Relationship between Central Government & District / Local Government
- Get link
- X
- Other Apps
24 September 2021: News on Minister of Trade Regulation: Benchmark of Export Price on Agriculture & Forestry Products Levied with Export Duty
- Get link
- X
- Other Apps
Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2015 / Government Regulation Number 103 of 2015
- Get link
- X
- Other Apps
30 August 2022, Indonesia legislature on RCEP (Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement)
- Get link
- X
- Other Apps