Featured
- Get link
- X
- Other Apps
Indonesia: Perseroan (PT) Perorangan Usaha Mikro, Kecil (UMK)
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021
Pasal 2
(1) Perseroan yang memenuhi kriteria untuk usaha mikro dan kecil terdiri atas:
a. Perseroan yang didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih; dan
b. Perseroan perorangan yang didirikan oleh 1 (satu) orang.
Perseroan Perorangan
Pasal 6
(1) Perseroan perorangan didirikan oleh Warga Negara Indonesia dengan mengisi Pernyataan Pendirian dalam bahasa Indonesia.
(2) Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
a. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun; dan
b. cakap hukum.
(3) Perseroan perorangan memperoleh status badan hukum setelah didaftarkan kepada Menteri dan mendapatkan sertifikat pendaftaran secara elektronik.
(4) Perseroan perorangan yang telah memperoleh status badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diumumkan oleh Menteri dalam laman resmi direktorat jenderal yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang administrasi hukum umum.
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021
Kriteria Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
Pasal 35
(1) Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dikelompokkan berdasarkan kriteria modal usaha atau hasil penjualan tahunan.
(2) Kriteria modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk pendirian atau pendaftaran kegiatan usaha.
(3) Kriteria modal usaha sebagaimana. dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
a. Usaha Mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
b. Usaha Kecil rnemiliki modal usaha lebih dari Rpl.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan
c. Usaha Menengah merniliki modal usaha lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh rniliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- Get link
- X
- Other Apps
Popular Posts
Company's Stamp & Stamp Duty ("materai") in Indonesia
- Get link
- X
- Other Apps
7 October 2021: Indonesian legislature has passed, validated Carbon Tax, adjustment related to Corporate Income Tax (PPh Badan), Value Added Tax (VAT or PPN), and Tax Amnesty under the draft of Harmonized Laws on Taxation (RUU HPP / Harmonisasi Peraturan Perpajakan)
- Get link
- X
- Other Apps
How does Indonesian Company Law view over buy back, tag along - drag along right, and right of first refusal
- Get link
- X
- Other Apps
The newest Indonesia Stamp Duty Law (Undang - Undang Bea Meterai terbaru)
- Get link
- X
- Other Apps
2020 Indonesian Business Permits, (More) Electronically Integrated
- Get link
- X
- Other Apps
5 January 2022, Law on Fiscal Relationship between Central Government & District / Local Government
- Get link
- X
- Other Apps
24 September 2021: News on Minister of Trade Regulation: Benchmark of Export Price on Agriculture & Forestry Products Levied with Export Duty
- Get link
- X
- Other Apps
Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2015 / Government Regulation Number 103 of 2015
- Get link
- X
- Other Apps
General Overview, Indonesia Job Creation Law (Ulasan Singkat (Daftar) Undang - Undang Cipta Kerja)
- Get link
- X
- Other Apps