Indonesia: Fungsi teori-teori hukum untuk memecahkan persoalan terkait hukum

 

Teori-teori hukum untuk memecahkan persoalan ketidakjelasan hukum: 

Contoh, Teori Hukum Murni oleh Hans Kelsen, tugas teori(-teori) hukum adalah untuk menjelaskan hubungan-hubungan antara norma dasar dan semua norma di bawahnya, tetapi tidak untuk mengatakan apakah norma dasar itu baik atau buruk.[1]

Dalam formulasi Gustav Radbruch, tugas teori(-teori) hukum adalah untuk membuat jelas nilai-nilai hukum dan postulatnya hingga dasar-dasar filsafatnya yang paling dalam.[2] Teori(-teori) hukum dapat berbuat banyak untuk membantu atau merintangi (pilihan politis), melalui pendefinisian hukum yang jelas dan konsisten.[3]

 

Teori-teori hukum untuk memecahkan persoalan pembentukan hukum: 

Contoh, Teori Stuffenbau oleh Hans Kelsen, kontribusi khas dari teori hukum (ini) adalah dalam merumuskan cita-cita politik yang berkenaan dengan prinsip-prinsip hukum.[4]

Untuk merumuskan cita-cita politik menurut ketentuan hukum, dan untuk mengetahui dengan cara apa cita-cita itu diwujudkan ke dalam realitas sosial, melalui ketertiban hukum, merupakan fungsi vital yang harus dipenuhi teori hukum.[5]

 

Teori-teori hukum untuk memecahkan persoalan penegakan hukum:

Contoh, Teori Sistem Hukum oleh Lawrence M. Friedman, efektif dan berhasil atau tidaknya penegakan hukum tergantung tiga (3) unsur sistem hukum, yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum.[6]

Lebih lanjut terkait teori-teori hukum tersebut, karena teori(-teori) hukum fokus pada (pemecahan) masalah hukum (praktis), tetapi/dengan didekati dari luar disiplin ilmu hukum dengan menggunakan disiplin ilmu lain.[7]

---

[1] Hans Kelsen, Teori Hukum Murni, dalam Friedmann, W., Legal Theory, terjemahan oleh Mohammad Arifin, Teori dan Filsafat Hukum (Jakarta: Rajawali Pers, 1990), hal. 171.

[2] Budiono Kusumohamidjojo, op. cit., hal. 2.

[3] Ibid., hal. 25.

[4] Friedmann, W., op. cit., hal. 33.

[5] Ibid., hal. 28.

[6] Lawrence M. Friedman, diterjemahkan oleh Wishnu Basuki, Hukum Amerika Sebuah Pengantar (Jakarta: Tatanusa, 2001), hal. 9

[7] Romli Atmasasmita, Teori Hukum Integratif (Bandung: CV Mandar Maju, 2019), hal. 8.